Makalah Tentang MANAJEMEN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SERTA MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN
MANAJEMEN
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
SERTA
MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN
Oleh:
Kelompok 7
Isnandar Sanusi (140203090)
Maulidar Agustina (140203084)
Nurhayani (140203091)
Qurrata Aini (140203105)
Qurrata Aini (140203105)
Dosen Pembimbing:
Hazal Fitri,S.Pd.M.Pd.
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh
2015
DAFTAR
ISI
KATA
PENGANTAR................................................................................................ i
DAFTAR
ISI............................................................................................................... ii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang masalah........................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah.................................................................................................... 1
C. Tujuan Pembahasan.................................................................................................. 2
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan................................................... 3
1.
Definisi Manajemen Tenaga Pendidik dan
Kependidikan................................ 3
2. Tujuan Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan.................................. 3
3. Tugas dan Fungsi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.................................... 4
4. Aktivitas Tenaga Pendidik dan
Kependidikan.................................................. 4
B. Manajemen Keuangan Pendidikan.......................................................................... 6
1. Definisi
Manajemen Keuangan Pendidikan..................................................... 6
2. Fungsi Dasar
Manajemen Keuangan Pendidikan............................................. 7
3. Tujuan Manajemen Keuangan Pendidikan....................................................... 9
4. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan........................................... 9
BAB III PENUTUP
3.1
Kesimpulan.................................................................................................... 12
3.2 Saran.............................................................................................................. 12
DAFTAR
PUSTAKA............................................................................................... 13
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Bealakang Masalah
Dalam rangka perkembangan organisasi dari waktu ke waktu di
berbagai negara memunculkan kesepakatan bahwa sumber daya manusia merupakan
aspek yang sangat penting, karena kontribusi sumber daya manusia dinilai sangat
signifikan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki secara tepat
dan relevan maka aktivitas yang berkenaan dengan manajemen sumber daya manusia
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika suatu organisasi.
Mengacu pada era globalisasi yang menuntut keunggulan bersaing dari
setiap organisasi, persaingan global telah meningkatkan standar kinerja dalam
berbagai dimensi, meliputi kualitas, biaya dan operasionalisasi yang lancar.
Penting pula pengembangan lanjut dari organisasi dan para pegawainya. Dengan
menerima tantangan yang ditimbulkan dari standar yang makin meningkat ini,
organisasi yang efektif bersedia melakukan hal-hal penting untuk dapat bertahan
dan meningkatkan kemampuan strategis. Hanya dengan mengantisipasi tantangan
ini, organisasi dapat meningkatkan kemampuannya dan para pegawai dapat
mempertajam keahlian mereka.
Dalam sistem pendidikan nasional, organisasi yang bergerak dalam
sistem tersebut merupakan sub sistem yang memiliki sumber daya manusia yang
perlu dikelola secara tepat. Secara nyata mereka adalah para tenaga
kependidikan yang memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan tujuan
organisasi pendidikan yang pada gilirannya memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional.
B.
Rumusan Masalah
1.
Apa
definisi dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan serta manajemen keuangan pendidikan?
2.
Apa
fungsi dasar dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikab serta manajemen keuangan kependidikan?
3.
Apa
tujuan manjemen tenaga pendidik dan kependidikan serta manajemen keuangan pendidikan ?
4.
Apa saja aktivitas-aktivitas manajemen
tenaga pendidik dan
kependidikan?
5.
Apa
saja prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan?
C.
Tujuan Penulisan
1.
Memahami
definisi dari manajemen tenaga pendidik serta manajemen keuangan pendidikan.
2.
Mengetahui
fungsi dasar manajemen tenaga pendidik serta manajemen keuangan
pendidikan .
3.
Mengetahui
tujuan manajemen tenaga pendidik serta manajemen tenaga pendidikan.
4.
Mengetahui
prinsip-prinsip manajemen tenaga pendidik serta manajemen keuangan pendididkan.
5.
Mengetahui aktivitas-aktivitas manajemen tenaga pendidik serta kependidikan.
BAB II
PEMBAHASAN
A.Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan
1. Definisi Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Menurut Undang-Undang No 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 5 dan 6 yang dimaksud
dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah
tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong
belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, serta berpartisipasai
dalam menyelenggarakan pendidikan.
Manajemen
tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai
dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan
sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi,
penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan/
pengembangan dan pemberhentian.[1]
2. Tujuan Manajemen Tenaga Pendidik dan
Kependidikan
Tujuan manajemen tenaga pendidik dan
kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia pada konteks bisnis.
Di dunia pendidikan tujuan manajemen SDM lebih mengarah pada pembangunan
pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif dan
berprestasi.
Berdasarkan (Permendiknas No,8 Tahun
2005) TUGAS DITJEN PMPTK Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan (Ditjen PMTK) mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan standarisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan non formal.[2]
3.
Tugas dan
Fungsi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Berdasarkan Undang-undang no 20
Tahun 2003 Pasal 39 : (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan
administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk
menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. (2) Pendidik merupakan
tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan,
serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi
pendidik pada perguruan tinggi.
Merekapun memiliki hak dan kewajiban
dalam menjalankan tugas yaitu :
a.
Pendidik dan
tenaga kependidikan berhak memperoleh :
·
Penghasilan dan jaminan
kesejahteraan social yang pantas dan memadai,
·
Penghargaan sesuai dengan tugas dan
prestasi kerja,
·
Pembinaan karier yang sesuai dengan
tuntutan pengembangan kualitas,e
·
Perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan
·
Kesempatan untuk menggunakan sarana,
prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menujang kelancaran pelaksanaan
tugas.
b.Pendidik dan
tenaga kependidikan berkewajiban :
·
Menciptakan suasana pendidikan yang
bermakna, menyenagkan, kreatif, dan dialogis,
·
Mempunyai komitmen secara
professional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan
·
Memberi teladan dan
menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan
yang di berikan kepadanya.
4.
Aktivitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan
a.
Perencanaan
Perencanaan manajemen pendidik dan
kependidikan adalah pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik
dan kependidikan (Sumber Daya Manusia/SDM) yang komprehensif guna memenuhi
kebutuhan organisasi di masa depan.
Merujuk pada teori perencanaan SDM,
maka ada beberapa metode yang dipakai dalam merencanakan SDM antara lain:
·
Metode Tradisional
Metode ini biasanya disebut sebagai
perencanaan tenaga kerja, semata-mata memperhatikan masalah jumlah tenaga kerja
serta jenis dan tingkat keterampilan dalam organisasi.
·
Metode Perencanaan Terintegrasi
Dalam perencanaan terintegrasi
segala perencanaan berpusat pada visi stratejik. Visi tersebut dijadikan
standar pencapaian.
b.
Seleksi
“Selection” atau seleksi
didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dimana individu
dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap
sebesar karakteristik individu yang bersangkutan, sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh jabatan tersebut.
Tujuan utama dari seleksi adalah
untuk:
·
Mengisi kekosongan jabatan dengan
personil yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dinilai mampu dalam:
·
Menjalankan tugas dalam jabatan
tersebut,
·
Mendapatkan kepuasan dalam
jabatannya sehingga dapat bertahan dalam system,
·
Menjadi contributor efektif bagi pencapaian
tujuan dalam system,
c.
Manajemen Kerja
Manajemen kinerja adalah suatu
proses yang berlangsung terus-menerus dengan fungsi-fungsi manajerial kinerja.
Robert Bacal (2004:2) mengemukakan bahwa manajemen kinerja merupakan sebuah
proses komunikasi yang berlangsung terus-menerus atau berkesinambungan dan
dilakukan dalam kemitraan antara karyawan dengan penyedia langsungnya.
Berdasarkan definisi di atas
manajemen kinerja tenaga pendidik dan kependidikan itu meliputi:
·
Fungsi kinerja yang esensial yang diharapkan
oleh tenaga pendidik dan kependidikan.
·
Seberapa besar kontribusi pekerjaan
pendidik dan kependidikan bagi pencapaian tujuan kependidikan.
·
Apa arti konkrit mengerjakan
pekerjaan yang baik.
B.Manajemen Keuangan Pendidikan
Pendidikan
dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai
pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Manajemen
keuangan dalam lembaga pendidikan berbeda dengan manajemen perusahaan yang
berorientasi profit atau laba. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai
organisasi publik yang nirlaba (non profit). Permasalahan yang terjadi dalam
lembaga terkait dengan manajemen keuangan pendidikan diantaranya sumber dana
yang terbatas, pembiayaan program yang serampangan, tidak mendukung visi, misi
dan kebijakan yang sebagaimana tertulis dalam strategi lembaga pendidikan. Di
satu sisi lembaga pendidikan harus dikelola dengan tata pamong yang baik (good
governance), sehingga menjadi lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai
malfungsi dan malpraktik pendidikan yang merugikan pendidikan
1.
Definisi Manajemen Keuangan Pendidikan
Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi
keuangan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus
dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu.[3]
Dalam istilah lain manajemen keuangan pendidikan dapat kita sebut
dengan pembiayaan pendidikan. Pengertian dari pembiayaan pendidikan adalah
jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan
pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan
sarana ruang belajar, perbaikan ruang belajar, pengadaan peralatan, pengadaan
alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstra
kulikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.[4]
Pembiayaan atau pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah
pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggaran anggaran pendidikan,
berdasarkan prinsip, keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan.
Sehingga definisi manajemen keuangan pendidikan dapat disimpulkan
bahwa manajemen keuangan pendidikan adalah aplikasi konsep dan unsur-unsur
manajemen dalam mengatur, memanfaatkan, dan mendayagunakan keuangan oraganisasi
satuan pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan secara
efektif dan efisien melalui proses perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan secara sistematis dan sinergis.
2.
Fungsi Dasar Manajemen Keuangan Pendidikan
Fokus
manajemen keuangan pendidikan memfungsikan dan mengoptimalkan kemampuan
menyusun rencana anggaran pendidikan terutama sekolah, mengelola sekolah
berdasarkan rencana dan anggaran tersebut dan memfungsikan masyarakat untuk
berpartisipasi mengelola sekolah.[5]
Jadi fungsi manajemen keuangan pada prinsipnya dimulai dari proses sebagai
berikut:
a. Perencanaan Anggaran Sekolah (budgeting)
Kepala sekolah diharuskan mampu menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja
Sekolah (RAPBS). Untuk itu kepala sekolah mengetahui sumber-sumber dana yang
merupakan sumber daya sekolah. Sumber dana tersebut antara lain meliputi
anggaran rutin, Dana Penunjang Pendidikan (DPD), Subsidi Bantuan
Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP), Bantuan Operasional dan Perawatan (BOP),
Bantuan Operasional Sekolah (BOS),(BP3), donatur, badan usaha, serta sumbangan
lain-lain. Untuk sekolah-sekolah swasta sumber dana berasal dari SPP, subsidi
pemerintah, donatur, yayasan, dan masyarakat secara luas.
b. Pelaksanaan Anggaran Belanja Sekolah
Dalam mempergunakan anggaran, ada azas yang lazim dijadikan pedoman, yaitu
azas umum pengeluaran negara, bahwa manfaat penggunaan uang negara minimal
harus sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat. Azas ini
tercermin dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan APBN seperti
prinsip efisiensi, pola hidup sederhana, hemat, dan sebagainya.[6]
Komponen utama manajemen keuangan meliputi:
·
Prosedur anggaran.
·
Prosedur akuntansi keuangan.
·
Pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian.
·
Prosedur investasi.
·
Prosedur pemeriksaan.
Kepala sekolah sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator dan ordonator,
dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melaksanakan
pengawasan. Bendaharawan disamping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga
dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.Bendaharawan
sekolah dalam mengelola keuangan sekolah hendaknya memperhatikan beberapa
hal sebagai berikut :
·
Hemat dan sesuai
dengan kebutuhan.
·
Terarah dan terkendali
sesuai dengan rencana.
·
Tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak
menunjang proses belajar mengajar, seperti ucapan selamat, hadiah, pesta. Tanpa
latar belakang kepentingan kependidikan.
c. Penyelenggaraan Pembukuan dan Penyampaian Laporan
(accounting)
Pembukuan anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan
secara tertib, teratur, dan benar. Hal ini dilakukan supaya dapat membuat suatu
laporan keungan dan penggunaannya yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Adapun untuk menunjang
pengelolaan keuangan yang baik, kepala sekolah hendaknya memperhatikan :
·
Perlengkapan
administrasi keuangan, yaitu sekolah memiliki tempat khusus untuk menyimpan
perlengkapan administrasi keuangan, memiliki alat hitung, dan memiliki
buku-buku yang dibutuhkan.
·
Sekolah memiliki RAPBS
(Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah) yang telah disyahkan oleh
yang berwenang, serta memiliki program penjabarannya.
·
Pengadministrasian
keuangan, yaitu sekolah memiliki logistik (uang dan barang) sesuai dengan mata
anggaran dan sumber dananya masing-masing, sekolah memiliki buku setoran ke
Bank/yayasan, memiliki daftar penerimaan gaji/honor guru dan tenaga lainnya,
dan sekolah juga memiliki laporan keuangan triwulan dan tahunan.
d. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Sekolah (controlling)
Pengawasan juga bisa disebut dengan kontrol manajerial merupakan salah satu
fungsi manajemen dalam organisasi. Fungsi tersebut mutlak harus dilakukan dalam
setiap organisasi karena ketidakmampuan atau kelalaian untuk melakukan fungsi
tersebut akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.[7]
Pelaksanaan anggaran sekolah harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai manajer sekolah.
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan anggaran
sekolah, sehingga bisa mencapai tujuan dan bisa dipertanggungjawabkan. Agar
pengawasan bisa berjalan secara efektif ada beberapa kriteria yang harus
diperhatikan, yaitu :
·
Berkaitan erat dengan
hasil yang diinginkan.
·
Objektif.
·
Lengkap.
·
Tepat pada waktunya.
·
Dapat diterima.
3.
Tujuan Manajemen Keuangan Pendidikan
Adapun tujuan dari manajemen keuangan pendidikan adalah mencari
sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan dana
secara efektif dan tidak melanggar aturan dan membuat laporan anggaran yang
akutabel. Depdiknas merumuskan tujuan manajemen keuangan pendidikan sebagai
berikut :
·
Memanfaatkan
dana yang tersedia secara optimal berdasarkan prioritas kegiatan pendidikan
yang ditetapkan,
·
Mensinergiskan
berbagai kegiatan antar bidang secara harmonis untuk mencapai tujuan-tujuan
pendidikan,
·
Mengembangkan
prilaku transparansi dan akuntabilitas dari memanfaatkan keuangan pendidikan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[8]
4.
Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan
Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip.
Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana
pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat
penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu
transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
a. Transparansi
Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen
berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga
pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya
keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan
sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya
harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka
meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan
seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat
menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua
siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di
dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
b. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah
kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya
dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.
Akuntabilitas di dalam
manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang
telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan
uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang
tua, masyarakat dan pemerintah.
c. Efektivitas
Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan. Garner(2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena
sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada
kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga.
Effectiveness ”characterized by qualitative outcomes”. Efektivitas lebih
menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan
memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur
keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang
bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan.
d. Efisiensi
Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency ”characterized
by quantitative outputs” (Garner,2004). Efisiensi adalah perbandingan
yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan
hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan
tersebut dapat dilihat dari dua hal:
·
Dilihat Dari Segi Penggunaan Waktu, Tenaga Dan
Biaya
Kegiatan dapat
dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang
sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.
·
Dilihat Dari Segi Hasil
Kegiatan dapat
dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu
memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.
Tingkat efisiensi dan
efektifitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap
masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara
optimal dan bertanggung jawab.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Manajemen
tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai
dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan
sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi,
penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan/
pengembangan dan pemberhentian.
Tenaga
kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,
pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan
pendidikan.
Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi
keuangan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus
dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu.
tujuan manajemen keuangan pendidikan sebagai berikut :
·
Memanfaatkan
dana yang tersedia secara optimal berdasarkan prioritas kegiatan pendidikan
yang ditetapkan,
·
Mensinergiskan
berbagai kegiatan antar bidang secara harmonis untuk mencapai tujuan-tujuan
pendidikan.
B.
Saran
Sebagai
mahasiswa, dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan, kita dituntut untuk
mempelajari bagaimana pengertian manajemen tenaga pendidik dan kependidikan
serta manajemen keuangan pendidikan juga termasuk tugas, tujuan, dan prinsip
dari manajemen tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Dapartemen Pendidikan
Nasional. 2007. Manajemen Keuangan Sekolah,Jakarta:Depdiknas.
Nanang, Fatah. 2000. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan,Bandung:Rosdakarya.
Sadili, Samsuddin.
1992. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung:
Pustaka Setia.
Suad, Husnan. 1992. Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan,
Yogyakarta: BPFE.
Sulistyorini. 2006.
Manajemen Pendidikan Islam,Surabaya : Elkaf.
Syaifu, Sagala. 2010. Manajemen Strategik
dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Bandung:Alfabeta.
[4] Nanang Fatah, Ekonomi
dan Pembiayaan Pendidikan,(Bandung:Rosdakarya,2000),hlm:112
[5] Syaiful Sagala,
Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung:Alfabeta,
2010), hlm. 56.
[8] Direktorat
Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Dapartemen Pendidikan Nasional, Manajemen Keuangan Sekolah,(Jakarta,2007),hlm
9.
Comments
Post a Comment